Oleh : Akhmad Solehudin, SE *)

Reformasi birokrasi saat ini sudah menjadi istilah populer di kalangan pemerintahan dan masyarakat, bahkan telah menjadi jargon pemerintah dalam upaya melaksanakan amanatnya untuk meciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Reformasi birokrasi memiliki tujuan umum untuk membangun/membentuk profil aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggung jawab, serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Dengan segunung permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi sebagai warisan dari sistem dan tata kelola birokrasi era yang lampau, upaya mencapai tujuan tersebut memang bukanlah hal yang mudah.

Oleh : Akhda Afif Rasyidi*)

Dalam konteks negara Indonesia, institusi pemerintahan memiliki target untuk mencapai empat poin tujuan yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh: Roham Arsizaky*)

Menarik untuk disimak dari pernyataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang menyatakan: "Masalahnya bukan apakah kita harus membangun sistem federal atau tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi saya yang penting membangun sistem kesatuan dengan sikap federalistik" (Nugroho, 2000). Pernyataan tersebut  merupakan konsep kenegaraan alternatif karena di ungkapkan oleh seorang presiden. Namun perlu di ketahui bahwa konsep tersebut juga dapat diaplikasikan untuk beberapa daerah yang memiliki cakupan wilayah yang luas dan beragam, perbedaan budaya, serta penduduk yang padat seperti kabupaten Tegal.

Oleh : Alan Samsudin Septana *)

Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini menuntut kita untuk dapat beradaptasi dengan modernisasi kehidupan manusia. Pemanfaatan dari kemajuan teknologi prinsip dasarnya adalah untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar lebih praktis, mudah, efisien, efektif, cepat dan akurat.

Oleh  Teguh Widiarso SKom *)

Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) adalah suatu keniscayaan yang harus dipresentasikan kepada publik seiring dengan era globalisasi di mana peran publik akan semakin terbuka menggunakan haknya dalam mengakses berbagai informasi berkenaan kebijakan publik.

Oleh : Agus Riyanto 

Salah satu warung yang sering dikunjungi Agus Riyanto, adalah sebuah warung sate kambing di Slawi yang dikenal empuk dan  tentu saja nikmat saat disantap. Di warung  sate langgananya itulah ia tidak jarang mengajak teman atau tamunya untuk makan sembari ngobrol  atau bertukar pikiran.

Oleh  Toto Subandriyo *)

SUATU hari di akhir 2006 penulis sempat terkejut melihat pemandangan kantor yang sangat berbeda dibanding hari-hari sebelumnya.  Hari itu meskipun masih pagi, di kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal, tempat penulis bekerja, telah berkumpul ratusan orang.

Oleh: Febrie Hastiyanto*

Kota Slawi (sebagai representasi Kabupaten Tegal) memang bukanlah pusat kebudayaan terkemuka di wilayah pantura barat Jawa Tengah. Publik misalnya, lebih familiar dengan Kota Tegal maupun Brebes untuk menyebut sentra kebudayaan pesisiran Jawa Tengah di wilayah itu. Slawi belum menjadi sebuah kota yang mandiri dalam berkebudayaan terutama karena keberadaan Slawi sebagai kota satelit (hinterland) Kota Tegal. Slawi selalu berada dalam bayang-bayang Kota Tegal, termasuk dalam berkesenian dan berkebudayaan.