♣   SMSLaporBupati di 085.6000.8070.9  ♣  
Home | Artikel | Tsunami Birokrasi Pascapilkada
2013-06-10 01:03:46

Oleh  Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah beberapa hari lalu tidak saja melegakan kalangan birokrasi pemerintah provinsi, tetapi juga birokrasi pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah. Bukan rahasia lagi bahwa selama prosesi pilgub, internal birokrasi terjadi perpecahan. Terjadi sekte-sekte dalam birokrasi, bukan saja di lingkup pemerintahan provinsi, tetapi juga menyebar ke kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Secara kasat mata birokrasi pemerintah terjebak dalam aksi dukung mendukung pasangan calon. Sebagian mendukung pasangan calon petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, sebagian mendukung pasangan sekretaris daerah Hadi Prabowo-Don Murdono, serta sebagian lagi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekte-sekte ini langsung memanaskan suhu politik begitu kedua pasangan tersebut memproklamirkan diri maju dalam Pilkada.

Merasa lega karena yang tampil sebagai pemenang bukan salah satu dari pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo atau pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono. Kalau pemenangnya salah satu dari pasangan ini, sudah dapat dipastikan pascapilgub akan terjadi peristiwa tsunami birokrasi. Mutasi besar-besaran akan menimpa birokrat pendukung lawan calon gubernur yang menjadi pemenang.

 Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja. Kita telah sering menyaksikan dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat tidak netralnya birokrasi dalam Pilkada. Mulai dari gugatan terhadap keabsahan hasil pilkada, hingga terjadinya peristiwa tsunami birokrasi. Peristiwa tsunami birokrasi merupakan pelampiasan dendam politik dari pasangan calon kepala daerah yang memenangkan peperangan.

Tanpa antisipasi yang memadai, penulis yakin peristiwa seperti ini boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es yang akan banyak terjadi di kemudian hari seiring maraknya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, meski era reformasi di negeri ini telah berlangsung lebih dari lima belas tahun, namun praktik politisasi birokrasi sepertinya tak pernah surut.

Simalakama

Bagi kebanyakan pejabat di daerah, prosesi pilkada bukan lagi merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah, namun lebih dari itu pilkada juga merupakan penentu kelangsungan jabatan dan karirnya. Seorang teman yang kebetulan menjabat kepala dinas di sebuah kabupaten pernah berkisah bahwa ia tidak dapat tidur saat pilkada di daerahnya diikuti oleh tiga pasang calon. Pasangan pertama adalah pasangan Bupati petahana (incumbent), pasangan kedua pasangan Wakil Bupati petahana, dan pasangan ketiga adalah pasangan Sekretaris Daerah.

Bagi seorang pejabat daerah, situasi seperti ini ibarat "makan buah simalakama", situasi yang serba tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, dalam setiap pilkada sekecil apapun intensitasnya selalu ada upaya untuk menggoyang netralitas birokrasi baik secara kasat mata maupun tersembunyi. Melalui berbagai modus, kemasan, dan cara, tangan-tangan kekuasaan berusaha menyeret birokrasi ke ranah  politik.

Akibatnya, birokrasi terjebak dalam aksi dukung mendukung kepada pasangan calon. Jangan harap bahwa mengambil sikap netral, tidak ikut aksi dukung mendukung  akan membuat posisi "aman". Stigma "tidak loyal" akan segera dilekatkan padanya. Pascapilkada terjadilah fenomena "tsunami birokrasi" itu. Dendam politik dari pemenang perang dilampiaskan dalam bentuk mutasi para pejabat struktural yang mendukung lawan politiknya. Beberapa diantaranya bahkan dicopot dari jabatannya (demosi) digantikan figur dari tim sukses dan pendukung si pemenang sebagai balas budi politik.

Kondisi birokrasi seperti itu tentu tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebuah ungkapan Latin tegas menyatakan: "penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan" (abusus non tollit usum). Bagaimanapun birokrasi pemerintah mengemban tiga fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Mengingat betapa strategisnya posisi mereka, netralitas birokrasi di semua lini  merupakan sebuah keniscayaan (conditio sine qua non).

Pendekatan politik yang terlalu kuat akan berakibat pada kurang optimalnya kualitas layanan masyarakat, serta akuntabilitas publik terabaikan. Kondisi seperti itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari sinilah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bermula dan berkembang biak.

Dalam perspektif Hegel, seorang birokrat harus mampu menempatkan diri sebagai agen penghubung antara kepentingan negara/daerah dan rakyat. Sebagai agen, posisi birokrat itu seperti wasit yang harus rasional dalam melihat dua kepentingan itu. Birokrasi harus mendahulukan kesejahteraan umum (bonum commune), sehingga tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik.

Telah banyak Undang-undang (UU) dan peraturan yang secara tegas mengatur netralitas birokrasi (baca: PNS) dalam kehidupan politik. Antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan masih banyak lagi lainnya.

Terkait pilkada, netralitas PNS harus dimaknai sebagai upaya menjaga jarak yang sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah dan latar belakang politiknya. Semua itu telah ditegaskan dalam pasal 79 ayat (4) dan pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004. Netralitas PNS dalam Pilkada juga ditegaskan dalam PP  Nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 4 butir (14) dan (15) yang melarang PNS memberikan segala bentuk dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Tidak perlu ada tsunami birokrasi pascapilkada di Jawa Tengah. Tidak perlu ada bagi-bagi jabatan sebagai bentuk balas budi para pendudung dengan "mengkotakkan" pejabat lama yang dinilai tidak punya andil dalam pemenangan pilkada. Jika semua ini dapat diwujudkan, maka kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjadi lebih sempurna. Sifat negarawan sejati akan melekat pada diri mereka.***

TOTO SUBANDRIYO

Artikel Lainnya

Oleh  Toto Subandriyo
Pengajar Mata Kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi
Program Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng

Miris rasanya mengikuti perkembangan berita pengungkapan praktik korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir terhadap para penyelenggara negara. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal tahun ini terhadap Bupati Klaten Sri Hartini rupanya tidak serta merta membuat nyali para koruptor ciut. Alih-alih merasa ciut dan jera, peristiwa serupa justru terulang dan terulang lagi di kemudian hari. OTT lagi, OTT lagi...

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM  *)

Era globalisasi seperti sekarang ini semakin memudahkan kita dalam mengkonsumsi berbagai makan dan minuman yang mengandung karbohidrat, mengandung kalori dengan jumlah yang cukup tinggi, restoran, fast food, makanan instan dan sejumlah kedai, kafe yang semakin menjamur dan ratusan jumlahnya tentunya akan membuat tantangan tersendiri bagi kita dalam memanage pola konsumsi asupan makanan dan minuman. Diabetes Mellitus merupakan momok yang paling menyeramkan di era globalisasi saat ini , mengingat DM selain diderita usia lansia, tak pelak lagi, kasus Diabetes Mellitus itu juga sudah menyerang kaum muda bahkan anak-anak hal itu menunjukkan makin buruknya tingkatan kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat modern.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas, S.Kom *)

Perkembangan teknologi adalah suatu hal yang mutlak dan akan terus berjalan, bahkan terkadang teknologi juga berevolusi dan melakukan lompatan - lompatan yang terkadang tidak terbayangkan sebelumnya oleh manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan masif juga terjadi pada perkembangan teknologi informasi. akhir-akhir ini Internet Of Things yang kemudian disebut IoT menjadi trending topics pada dunia teknologi informasi.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati  Narendra, SKM *)

Flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas. Penyakit flu burung yang ditularkan oleh virus Avian Influenza jenis H5N1 pada unggas dikonfirmasikan telah terjadi di Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand, Komboja, Taiwan, Laos, China, Indonesia dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung dan tranportasi unggas yang terinfeksi. (Balitbang Depkes, 2005).

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

Wanita merupakan aset bangsa, melalui wanitalah perkembangan dan kemajuan generasi muda dipertaruhkan, wanita yang kuat dan sehat merupakan pioner pondasi kekuatan dan sekaligus merupakan aset bagi bangsa dan negara. Tapi bagaimana bila wanita sebagai aset bangsa dan negara terancam penyakit yang mematikan? Penyakit yang menyerang organ reproduksi wanita, yang mana organ tersebut sangat penting untuk melestarikan sebuah generasi.

Detail artikel »

Oleh  Toto Subandriyo
Kepala DKPP Kab. Tegal
Pengajar pada Program Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng

Sebagai tradisi generik Bangsa Indonesia, ritual Lebaran merupakan  sebuah keajaiban budaya. Dilihat dari skala gerak manusia, tak satu pun ritual budaya di negeri ini yang dapat menyamai masifnya perayaan Lebaran. Mobilitas puluhan juta orang dari tempat yang satu ke tempat lain terjadi secara masif dalam kurun waktu hampir bersamaan. Tak ayal  ketika peristiwa ini datang selalu memicu keras dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

Jika flasback ke tahun 1970 maka sangat asing bagi kita untuk mengenal tentang HIV AIDS. Kasus penyakit yang tak pernah terbayangkan dibenak kita, tak ada obatnya, tak akan bisa sembuh. Namun ternyata kasus tersebut sekarang menjadi primadona dalam ranah pencegahan penyakit infeksi di Indonesia, bagaimana tidak. Jumlah kasus ibu dengan HIV positif menempati posisi pertama mengalahkan kasus HIV pada populasi beresiko WPS (Wanita Pekerja Seks) tentu hal ini sangat mencengangkan, ibu rumah tangga yang tidak berperilaku beresikopun ternyata menjadi peringkat pertama  paling terinfeksi HIV. Sebuah negara akan kuat jika memiliki rakyat yang sehat dan cerdas, tapi bagaimana hal itu bisa terwujud jika fondasi utama sebuah negara rentan terinfeksi,bagaimana dengan generasi penerus bangsaini, sangat ironis sekali .

Detail artikel »

Oleh Toto Subandriyo
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP)

Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 27/2017 menggantikan Permendag Nomor 63/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Permendag yang baru ini mengeluarkan komoditas cabai, dan memasukkan minyak goreng, daging beku, daging ayam dan telur ayam ras, ke daftar harga acuan. Sehingga komoditas yang diatur menjadi beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging beku, daging sapi segar, daging ayam dan telur ayam ras.

Detail artikel »

Oleh M. Chandra Fighi I. *)

Bagi para programmer / pengembang aplikasi terutama aplikasi berbasis web, tentunya sudah banyak yang mengenal framework Laravel, framework php yang sangat fenomenal, kenapa fenomenal? Karena laravel merupakan framework baru tetapi kualitas dan daya tarik Laravel mampu menarik minat para programmer/pengembang aplikasi web untuk menggunakannya. Beberapa daya tarik dari Laravel adalah library yang lengkap dan dokumentasi yang lengkap juga. Tapi artikel kali ini saya bukan membahas tentang Laravel, tetapi saya akan membahas tentang "sang anak" dari Laravel yaitu Lumen. Apa itu lumen dan apa kegunaannya?

Detail artikel »

Oleh : Afiati Hary Kresnawati *)

Barangkali kita pernah menjumpai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan teman atau saudara kita tiba-tiba berubah dari semula terdaftar pada fasilitas kesehatan yang sebelumnya menjadi terdaftar sebagai peserta pada fasilitas kesehatan yang berbeda. Tentunya hal itu sangat mengejutkan dan merepotkan peserta jika tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan terbitnya Peraturan BPJS Kesehatan Nomer 1 Tahun 2017 tampaknya fenomena tersebut akan lebih banyak terjadi karena BPJS Kesehatan berwacana untuk melaksanakan pemerataan peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Detail artikel »

 

1 2 3 4 5 6 next »

Harga Kebutuhan

Harga kebutuhan berdasarkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah :

Beras IR 64 ( kw premium ) : 10.700 / Kg
Beras IR 64 ( kw medium ) : 9.850 / Kg
Gula Pasir Kristal ( kw medium ) : 11.500 / Kg
Minyak Goreng Curah (tanpa merek) : 27.000 / Liter
Minyak Goreng merk Bimoli (botol) : 14.000 / Liter

Daftar Harga lengkap...

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal
Update : Kamis, 19 Oktober 2017