Home | Artikel | Tsunami Birokrasi Pascapilkada
2013-06-10 01:03:46

Oleh  Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah beberapa hari lalu tidak saja melegakan kalangan birokrasi pemerintah provinsi, tetapi juga birokrasi pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah. Bukan rahasia lagi bahwa selama prosesi pilgub, internal birokrasi terjadi perpecahan. Terjadi sekte-sekte dalam birokrasi, bukan saja di lingkup pemerintahan provinsi, tetapi juga menyebar ke kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Secara kasat mata birokrasi pemerintah terjebak dalam aksi dukung mendukung pasangan calon. Sebagian mendukung pasangan calon petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, sebagian mendukung pasangan sekretaris daerah Hadi Prabowo-Don Murdono, serta sebagian lagi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekte-sekte ini langsung memanaskan suhu politik begitu kedua pasangan tersebut memproklamirkan diri maju dalam Pilkada.

Merasa lega karena yang tampil sebagai pemenang bukan salah satu dari pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo atau pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono. Kalau pemenangnya salah satu dari pasangan ini, sudah dapat dipastikan pascapilgub akan terjadi peristiwa tsunami birokrasi. Mutasi besar-besaran akan menimpa birokrat pendukung lawan calon gubernur yang menjadi pemenang.

 Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja. Kita telah sering menyaksikan dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat tidak netralnya birokrasi dalam Pilkada. Mulai dari gugatan terhadap keabsahan hasil pilkada, hingga terjadinya peristiwa tsunami birokrasi. Peristiwa tsunami birokrasi merupakan pelampiasan dendam politik dari pasangan calon kepala daerah yang memenangkan peperangan.

Tanpa antisipasi yang memadai, penulis yakin peristiwa seperti ini boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es yang akan banyak terjadi di kemudian hari seiring maraknya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, meski era reformasi di negeri ini telah berlangsung lebih dari lima belas tahun, namun praktik politisasi birokrasi sepertinya tak pernah surut.

Simalakama

Bagi kebanyakan pejabat di daerah, prosesi pilkada bukan lagi merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah, namun lebih dari itu pilkada juga merupakan penentu kelangsungan jabatan dan karirnya. Seorang teman yang kebetulan menjabat kepala dinas di sebuah kabupaten pernah berkisah bahwa ia tidak dapat tidur saat pilkada di daerahnya diikuti oleh tiga pasang calon. Pasangan pertama adalah pasangan Bupati petahana (incumbent), pasangan kedua pasangan Wakil Bupati petahana, dan pasangan ketiga adalah pasangan Sekretaris Daerah.

Bagi seorang pejabat daerah, situasi seperti ini ibarat "makan buah simalakama", situasi yang serba tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, dalam setiap pilkada sekecil apapun intensitasnya selalu ada upaya untuk menggoyang netralitas birokrasi baik secara kasat mata maupun tersembunyi. Melalui berbagai modus, kemasan, dan cara, tangan-tangan kekuasaan berusaha menyeret birokrasi ke ranah  politik.

Akibatnya, birokrasi terjebak dalam aksi dukung mendukung kepada pasangan calon. Jangan harap bahwa mengambil sikap netral, tidak ikut aksi dukung mendukung  akan membuat posisi "aman". Stigma "tidak loyal" akan segera dilekatkan padanya. Pascapilkada terjadilah fenomena "tsunami birokrasi" itu. Dendam politik dari pemenang perang dilampiaskan dalam bentuk mutasi para pejabat struktural yang mendukung lawan politiknya. Beberapa diantaranya bahkan dicopot dari jabatannya (demosi) digantikan figur dari tim sukses dan pendukung si pemenang sebagai balas budi politik.

Kondisi birokrasi seperti itu tentu tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebuah ungkapan Latin tegas menyatakan: "penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan" (abusus non tollit usum). Bagaimanapun birokrasi pemerintah mengemban tiga fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Mengingat betapa strategisnya posisi mereka, netralitas birokrasi di semua lini  merupakan sebuah keniscayaan (conditio sine qua non).

Pendekatan politik yang terlalu kuat akan berakibat pada kurang optimalnya kualitas layanan masyarakat, serta akuntabilitas publik terabaikan. Kondisi seperti itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari sinilah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bermula dan berkembang biak.

Dalam perspektif Hegel, seorang birokrat harus mampu menempatkan diri sebagai agen penghubung antara kepentingan negara/daerah dan rakyat. Sebagai agen, posisi birokrat itu seperti wasit yang harus rasional dalam melihat dua kepentingan itu. Birokrasi harus mendahulukan kesejahteraan umum (bonum commune), sehingga tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik.

Telah banyak Undang-undang (UU) dan peraturan yang secara tegas mengatur netralitas birokrasi (baca: PNS) dalam kehidupan politik. Antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan masih banyak lagi lainnya.

Terkait pilkada, netralitas PNS harus dimaknai sebagai upaya menjaga jarak yang sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah dan latar belakang politiknya. Semua itu telah ditegaskan dalam pasal 79 ayat (4) dan pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004. Netralitas PNS dalam Pilkada juga ditegaskan dalam PP  Nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 4 butir (14) dan (15) yang melarang PNS memberikan segala bentuk dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Tidak perlu ada tsunami birokrasi pascapilkada di Jawa Tengah. Tidak perlu ada bagi-bagi jabatan sebagai bentuk balas budi para pendudung dengan "mengkotakkan" pejabat lama yang dinilai tidak punya andil dalam pemenangan pilkada. Jika semua ini dapat diwujudkan, maka kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjadi lebih sempurna. Sifat negarawan sejati akan melekat pada diri mereka.***

TOTO SUBANDRIYO

Artikel Lainnya

Oleh : M. Chandra Fighi I *

Setelah sebelumnya Microsoft meluncurkan Sistem Operasi terbarunya Windows 10 dalam versi beta, sekarang Microsoft telah meluncurkannya dalam versi final. Window 10 adalah Sistem Operasi terbaru milik Microsoft yang digadang-gadang bisa menjadi Sistem Operasi yang lebih baik dari Windows 8. Kehadiran Windows 10 sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan Windows 8 saat pertama dirilis 2 tahun lalu. Saat itu, Windows 8 diharapkan bisa mendulang sukses dipasaran seperti pendahulunya. Microsoft merombak besar-besaran tampilan Windows 8 demi mengoptimalkannya untuk layar sentuh. Dan yang paling fatal adalah Microsoft menghilangkan tombol Start yang hampir 17 tahun terdapat pada Sistem Operasinya. Sebagai ganti dari tombol Start tersebut, Microsoft membuat Start Screen yang bisa diakses dengan menekan logo Windows di Keyboard.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas *)

Sistem listrik prabayar mulai digunakan pada tahun 1993 di Afrika Selatan dan diterapkan di Indonesia sejak 2007. Layanan ini banyak diminati karena pelanggan dapat mengontrol penggunaan listrik mereka tiap bulannya. Kini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna listrik prabayar tebesar di dunia. Pada sistem listrik prabayar, setiap pengguna memiliki meter prabayar khusus dengan nomor unik untuk setiap meter yang dapat menghitung sisa kuota listrik yang dimiliki pelanggan. Ketika jumlah kuota habis, pelanggan dapat menambah kuota listrik dengan cara membeli pulsa listrik ke PLN, Bank, ataupun gerai-gerai yang bekerjasama dengan PLN.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas *

A.   Pendahuluan

Data center sudah menjadi komponen penting dalam lingkungan bisnis saat ini dikarenakan kebutuhan akan data digital semakin dibutuhkan dan terus mengalami perkembangan dalam skala digitalisasi dan konvergensi digital. Perusahaan - perusahaan swasta sudah mulai menerapkan kebijakan terkait pembangunan data center sesuai standar dan kaidah yang sudah disepakati dan ditetapkan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan data center sehingga dapat dicapai availibility yang tinggi dan redudansi yang dapat diandalkan.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas *

Dalam upaya untuk semakin meningkatkan pelayanan masyarakat melalui birokrasi yang efektif, efisien dan transparan agar tercipta good governance, salah satu upaya adalah melalui implementasi dan pengembangan e government. Untuk melaksanakan e government yang matang, salah satu break down teknis adalah membuat suatu perencanaan interkoneksi yang tepat sesuai kebutuhan di masing - masing pemerintah pusat maupun daerah yang pasti berbeda. Interkoneksi adalah faktor yang mutlak diperlukan untuk pemrosesan tersentral (centralized processing) serta distribusi dan pertukaran data. Untuk melakukan perencanaan jaringan, perlu dipertimbangkan hal berikut :

Detail artikel »

Oleh  Toto Subandriyo

Alumnus IPB dan Magister Manajemen UNSOED.

Ada cerita menarik tentang pola makan masyarakat kita. Tahun 2004 lalu, rombongan pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tegal berangkat ke Manado, Sulawesi Utara, untuk meninjau acara Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan. Karena kegiatan tersebut bersifat nasional, maka arus penerbangan pada hari-H ke Manado full booking. Terpaksa rombongan peninjau dari Kabupaten Tegal menempuh penerbangan yang "aneh" dengan rute Semarang-Jakarta-Surabaya-Ujung Pandang-Manado.

Detail artikel »

* Belajar dari Gonjang-ganjing Kota Bahari

 

Oleh  Toto Subandriyo

Penggagas Komunitas Baca dan Tulis (KomB@T) Kab. Tegal

Gonjang-ganjing yang kini melanda Pemerintah Kota Tegal sepertinya tidak akan segera berakhir. Kini bahkan memasuki babak baru setelah para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bahari itu mulai memperlihatkan taring. Mereka mulai pasang kuda-kuda untuk menggunakan salah satu hak konstitusionalnya berupa Hak Interpelasi. Langkah ini bahkan mendapat banyak dukungan, termasuk dari para akademisi.

Detail artikel »

Oleh Toto Subandriyo

Alumnus Bioindustri Pangan, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, IPB

Kini Menjabat Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal

Gencarnya pemberitaan media tentang adanya beras sintetis terbuat dari bahan plastik yang ditemukan di Kota Bekasi belum lama ini membuat heboh masyarakat. Kasus ini semakin menambah panjang jumlah kasus tentang keamanan pangan yang beredar dan meresahkan masyarakat. Pertengahan Februari lalu masyarakat sempat dibuat heboh oleh berita terbongkarnya praktik pembuatan bakso daging celeng (babi hutan) oleh pasangan suami istri di sebuah pabrik rumahan di Kota Bandung.

Detail artikel »

Oleh  Toto Subandriyo
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Tegal

Secara generik permen itu rasanya manis, tetapi permen yang satu ini terasa pahit bagi nelayan di seluruh tanah air. Pasalnya, permen yang satu ini bukanlah kembang gula atau gula-gula yang disukai kebanyakan orang. Permen yang penulis maksudkan adalah akronim dari sebuah produk hukum berupa "Peraturan Menteri" yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.

Detail artikel »

Oleh Toto Subandriyo *)

Penggerebekan yang dilakukan aparat Kodim 0712/Tegal di sebuah gudang di Jalur Pantura Jalan Raya Dampyak, Kabupaten Tegal (Suara Merdeka, 13 Februari 2015), dan terulang lagi pada gudang di dekatnya (Suara Merdeka, 25 Februari 2015), membuat kita prihatin. Kue pembangunan berupa subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan negeri ini secara kasat mata telah "dirampas" oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Detail artikel »

Oleh : Abdul Syukur, S.IP
Kasubbag Pemberitaan dan Dokumentasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal

 

Membangun Profesionalisme Birokrasi

Sebagian orang yang bekerja pada jajaran pemerintahan mungkin istilah KORPRI sudah tidak asing lagi, tetapi bagi sebagian besar masyarakat mungkin masih awam tentang keberadaan KORPRI. Untuk itu, sebelum membahas lebih jauh tentang KORPRI, terlebih dahulu harus tahu mengenai beberapa istilah yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, seperti berikut ini :

Detail artikel »

 

1 2 3 4 5 next »

Harga Kebutuhan

Harga kebutuhan berdasarkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah :

Beras IR 64 ( kw premium ) : 9.500 / Kg
Beras IR 64 ( kw medium ) : 9.000 / Kg
Gula Pasir Kristal ( kw medium ) : 10.500 / Kg
Minyak Goreng (Bimoli Botol) 1 liter : 14.000 / Liter
Minyak Goreng Curah ( tanpa Merk ) : 16.000 / Kg

Daftar Harga lengkap...

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal
Update : Senin, 31 Agustus 2015