Home | Artikel | Tsunami Birokrasi Pascapilkada
2013-06-10 01:03:46

Oleh  Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah beberapa hari lalu tidak saja melegakan kalangan birokrasi pemerintah provinsi, tetapi juga birokrasi pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah. Bukan rahasia lagi bahwa selama prosesi pilgub, internal birokrasi terjadi perpecahan. Terjadi sekte-sekte dalam birokrasi, bukan saja di lingkup pemerintahan provinsi, tetapi juga menyebar ke kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Secara kasat mata birokrasi pemerintah terjebak dalam aksi dukung mendukung pasangan calon. Sebagian mendukung pasangan calon petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, sebagian mendukung pasangan sekretaris daerah Hadi Prabowo-Don Murdono, serta sebagian lagi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekte-sekte ini langsung memanaskan suhu politik begitu kedua pasangan tersebut memproklamirkan diri maju dalam Pilkada.

Merasa lega karena yang tampil sebagai pemenang bukan salah satu dari pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo atau pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono. Kalau pemenangnya salah satu dari pasangan ini, sudah dapat dipastikan pascapilgub akan terjadi peristiwa tsunami birokrasi. Mutasi besar-besaran akan menimpa birokrat pendukung lawan calon gubernur yang menjadi pemenang.

 Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja. Kita telah sering menyaksikan dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat tidak netralnya birokrasi dalam Pilkada. Mulai dari gugatan terhadap keabsahan hasil pilkada, hingga terjadinya peristiwa tsunami birokrasi. Peristiwa tsunami birokrasi merupakan pelampiasan dendam politik dari pasangan calon kepala daerah yang memenangkan peperangan.

Tanpa antisipasi yang memadai, penulis yakin peristiwa seperti ini boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es yang akan banyak terjadi di kemudian hari seiring maraknya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, meski era reformasi di negeri ini telah berlangsung lebih dari lima belas tahun, namun praktik politisasi birokrasi sepertinya tak pernah surut.

Simalakama

Bagi kebanyakan pejabat di daerah, prosesi pilkada bukan lagi merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah, namun lebih dari itu pilkada juga merupakan penentu kelangsungan jabatan dan karirnya. Seorang teman yang kebetulan menjabat kepala dinas di sebuah kabupaten pernah berkisah bahwa ia tidak dapat tidur saat pilkada di daerahnya diikuti oleh tiga pasang calon. Pasangan pertama adalah pasangan Bupati petahana (incumbent), pasangan kedua pasangan Wakil Bupati petahana, dan pasangan ketiga adalah pasangan Sekretaris Daerah.

Bagi seorang pejabat daerah, situasi seperti ini ibarat "makan buah simalakama", situasi yang serba tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, dalam setiap pilkada sekecil apapun intensitasnya selalu ada upaya untuk menggoyang netralitas birokrasi baik secara kasat mata maupun tersembunyi. Melalui berbagai modus, kemasan, dan cara, tangan-tangan kekuasaan berusaha menyeret birokrasi ke ranah  politik.

Akibatnya, birokrasi terjebak dalam aksi dukung mendukung kepada pasangan calon. Jangan harap bahwa mengambil sikap netral, tidak ikut aksi dukung mendukung  akan membuat posisi "aman". Stigma "tidak loyal" akan segera dilekatkan padanya. Pascapilkada terjadilah fenomena "tsunami birokrasi" itu. Dendam politik dari pemenang perang dilampiaskan dalam bentuk mutasi para pejabat struktural yang mendukung lawan politiknya. Beberapa diantaranya bahkan dicopot dari jabatannya (demosi) digantikan figur dari tim sukses dan pendukung si pemenang sebagai balas budi politik.

Kondisi birokrasi seperti itu tentu tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebuah ungkapan Latin tegas menyatakan: "penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan" (abusus non tollit usum). Bagaimanapun birokrasi pemerintah mengemban tiga fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Mengingat betapa strategisnya posisi mereka, netralitas birokrasi di semua lini  merupakan sebuah keniscayaan (conditio sine qua non).

Pendekatan politik yang terlalu kuat akan berakibat pada kurang optimalnya kualitas layanan masyarakat, serta akuntabilitas publik terabaikan. Kondisi seperti itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari sinilah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bermula dan berkembang biak.

Dalam perspektif Hegel, seorang birokrat harus mampu menempatkan diri sebagai agen penghubung antara kepentingan negara/daerah dan rakyat. Sebagai agen, posisi birokrat itu seperti wasit yang harus rasional dalam melihat dua kepentingan itu. Birokrasi harus mendahulukan kesejahteraan umum (bonum commune), sehingga tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik.

Telah banyak Undang-undang (UU) dan peraturan yang secara tegas mengatur netralitas birokrasi (baca: PNS) dalam kehidupan politik. Antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan masih banyak lagi lainnya.

Terkait pilkada, netralitas PNS harus dimaknai sebagai upaya menjaga jarak yang sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah dan latar belakang politiknya. Semua itu telah ditegaskan dalam pasal 79 ayat (4) dan pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004. Netralitas PNS dalam Pilkada juga ditegaskan dalam PP  Nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 4 butir (14) dan (15) yang melarang PNS memberikan segala bentuk dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Tidak perlu ada tsunami birokrasi pascapilkada di Jawa Tengah. Tidak perlu ada bagi-bagi jabatan sebagai bentuk balas budi para pendudung dengan "mengkotakkan" pejabat lama yang dinilai tidak punya andil dalam pemenangan pilkada. Jika semua ini dapat diwujudkan, maka kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjadi lebih sempurna. Sifat negarawan sejati akan melekat pada diri mereka.***

TOTO SUBANDRIYO

Artikel Lainnya

Oleh  Toto Subandriyo
Dosen Program Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng
Saat ini Menjabat Kepala DKPP Kabupaten Tegal

Sehari sebelum upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 16 Agustus 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. Total nominal DAU yang ditunda penyalurannya Rp 19,418 triliun, terdiri dari 169 kabupaten/kota/provinsi.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM  *)

Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi tua yang elegan, penuh percaya diri, bahagia sejahtera merupakan dambaan setiap insan. Bagaimana tidak, usia tua dikenal dengan usia yang penuh penderitaan, penyakit asam urat, rheumatik, darah tinggi, kolesterol tentunya tidak asing lagi bagi Lansia, tetapi tiada permasalahan didunia ini yang tidak mempunyai solusi, bagaimana mengkemas usia lanjut dengan menyenangkan dan terhindar dari berbagai penyakit? salah satunya dengan menyikapi usia lanjut dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan, untuk lebih jelasnya  mari simak ulasan dibawah ini.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas *)

Ketika membicarakan Big Data tentunya kita akan tersadar terhadap kebutuhan infrastruktur untuk menopang teknologi Big Data tersebut. Dalam infrastruktur teknologi Big Data sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan traditional data, yaitu :

Detail artikel »

Oleh : M. Chandra F I., S.Kom

Hampir sebagian orang pasti sudah mengenal website, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana cara membuat website. Jika anda ingin mengetahui bagaimana cara membuat website, langkah pertama adalah mempelajari HTML. HTML adalah dasar dari semua halaman web yang kita lihat di Internet. Sebagai gambaran, ketika anda melihat artikel ini, berarti anda melihat sebagian hasil dari kode HTML. Tetapi, apa sebenarnya HTML?

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM  *)

Sebelum mengenal penyakit dan vaksin Polio, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang sejarah diciptakannya vaksin. Sejarah Vaksinasi di dunia dimulai dari penemuan vaksin cacar oleh Edward Jenner seorang dokter Inggris dan ilmuawan yang lahir di Berkeley,Gloucestershire, pada tanggal 17 Mei 1749 sekaligus dikenal sebagai Bapak Immunologi. Pada tahun 1789 Jenner  mengirimkan artikel ilmiah kepada majalah The Royal Society tentang hasil studi penemuannya tersebut, sejak saat itu Jenner dikenal sebagai penemu vaksin cacar, dimana vaksinasi itu sendiri diambil dari bahasa latin sapi, yaitu vacca.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

 

Hari Kanker sedunia atau World Cancer Day (WCD) yang diperingati setiap tanggal 4 Februari kemarin diharapkan menjadi momen yang dapat mengingatkan masyarakat bahwa ancaman penyakit kanker, tidak hanya menjangkiti orang dewasa namun juga mengintai anak-anak. Pada anak-anak yang mengidap kanker, aktivitasnya dapat berkurang karena selain harus rajin melakukan terapi, anak pengidap kanker juga harus teratur minum obat, hal ini dilakukan agar pertumbuhan sel kanker tidak menyebar ke organ tubuh lain.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

Saatnya musim hujan, saatnya pula kita harus waspada dengan berbagai kemungkinan buruk yang bisa mengancam kesehatan kita dan keluarga. Jika kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan maka dipastikan kasus Demam Berdarah Dengue akan melonjak drastis. Demam berdarah dengue telah muncul sejak tahun 60-an, menyerang manusia dan mengakibatkan kematian. Dampaknya semakin  meluas hingga sekarang. Demam berdarah Dengue merupakan salah satu bentuk klinis dari penyakit akibat infeksi dengan dengue pada manusia. Sedangkan manifestasi klinis dari infeksi virus dengue dapat berupa demam dengue dan demam berdarah dengue.

Detail artikel »

Oleh Muhamad Dhofir

Guru merupakan profesi yang tidak mudah. Anggapan bahwa orang yang telah menjalani profesi guru bertahun-tahun, lalu dianggap guru berpengalaman, cakap dan baik, menurut saya keliru. Dalam konteks yang luas, semua orang bisa menjadi guru; orang yang mampu memberikan teladan dan nasihat yang baik, bisa dianggap sebagai guru. Alam sekitar bisa menjadi guru. Juga, hal apapun yang memberikan kesadaran positif pada kita adalah guru, seperti pada ungkapan "pengalaman adalah guru yang terbaik". Tetapi, sejatinya, menjadi guru di sebuah sekolah bukanlah perkara gampang.

Detail artikel »

Oleh: K. Anam Syahmadani

Bupati Tegal Enthus Susmono dan wakilnya Umi Azizah hampir dua tahun memimpin Kabupaten Tegal yang memiliki 18 kecamatan, 6 kelurahan dan 281 desa. Sesuai amanat undang-undang, Enthus dan Umi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Detail artikel »

Oleh Moh Fajrul Falak

Dua tahun berlalu era kepemimpinan Bupati Enthus Susmono. Dengan jargon "Empat Cinta", keduanya eksis bekerja merealisasikannya. Sebagai warga yang dipimpinnya, sudah sepantasnya kita berhak ikut serta membangun. Istilah sekarang adalah era partisipatorinya rakyat. Rasanya harus ada urunrembug yang nyata sebagai masukan beliau untuk mewujudkan empat cinta tersebut. Sejalan dengan niat membantu, kiranya inilah buah pemikiran yang bisa penulis sampaikan.

Detail artikel »

 

1 2 3 4 5 6 next »

Harga Kebutuhan

Harga kebutuhan berdasarkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah :

Beras IR 64 ( kw premium ) : 9.500 / Kg
Beras IR 64 ( kw medium ) : 9.000 / Kg
Gula Pasir Kristal ( kw medium ) : 13.500 / Kg
Minyak Goreng Curah (tanpa merek) : 24.000 / Liter
Minyak Goreng merk Bimoli (botol) : 14.000 / Liter

Daftar Harga lengkap...

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal
Update : Kamis, 29 September 2016