♣   Gabung dengan akun facebook, twitter, dan youtube kami : klik 'Link'.  ♣  
Home | Artikel | Tsunami Birokrasi Pascapilkada
2013-06-10 01:03:46

Oleh  Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah beberapa hari lalu tidak saja melegakan kalangan birokrasi pemerintah provinsi, tetapi juga birokrasi pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah. Bukan rahasia lagi bahwa selama prosesi pilgub, internal birokrasi terjadi perpecahan. Terjadi sekte-sekte dalam birokrasi, bukan saja di lingkup pemerintahan provinsi, tetapi juga menyebar ke kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Secara kasat mata birokrasi pemerintah terjebak dalam aksi dukung mendukung pasangan calon. Sebagian mendukung pasangan calon petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, sebagian mendukung pasangan sekretaris daerah Hadi Prabowo-Don Murdono, serta sebagian lagi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekte-sekte ini langsung memanaskan suhu politik begitu kedua pasangan tersebut memproklamirkan diri maju dalam Pilkada.

Merasa lega karena yang tampil sebagai pemenang bukan salah satu dari pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo atau pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono. Kalau pemenangnya salah satu dari pasangan ini, sudah dapat dipastikan pascapilgub akan terjadi peristiwa tsunami birokrasi. Mutasi besar-besaran akan menimpa birokrat pendukung lawan calon gubernur yang menjadi pemenang.

 Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja. Kita telah sering menyaksikan dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat tidak netralnya birokrasi dalam Pilkada. Mulai dari gugatan terhadap keabsahan hasil pilkada, hingga terjadinya peristiwa tsunami birokrasi. Peristiwa tsunami birokrasi merupakan pelampiasan dendam politik dari pasangan calon kepala daerah yang memenangkan peperangan.

Tanpa antisipasi yang memadai, penulis yakin peristiwa seperti ini boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es yang akan banyak terjadi di kemudian hari seiring maraknya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, meski era reformasi di negeri ini telah berlangsung lebih dari lima belas tahun, namun praktik politisasi birokrasi sepertinya tak pernah surut.

Simalakama

Bagi kebanyakan pejabat di daerah, prosesi pilkada bukan lagi merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah, namun lebih dari itu pilkada juga merupakan penentu kelangsungan jabatan dan karirnya. Seorang teman yang kebetulan menjabat kepala dinas di sebuah kabupaten pernah berkisah bahwa ia tidak dapat tidur saat pilkada di daerahnya diikuti oleh tiga pasang calon. Pasangan pertama adalah pasangan Bupati petahana (incumbent), pasangan kedua pasangan Wakil Bupati petahana, dan pasangan ketiga adalah pasangan Sekretaris Daerah.

Bagi seorang pejabat daerah, situasi seperti ini ibarat "makan buah simalakama", situasi yang serba tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, dalam setiap pilkada sekecil apapun intensitasnya selalu ada upaya untuk menggoyang netralitas birokrasi baik secara kasat mata maupun tersembunyi. Melalui berbagai modus, kemasan, dan cara, tangan-tangan kekuasaan berusaha menyeret birokrasi ke ranah  politik.

Akibatnya, birokrasi terjebak dalam aksi dukung mendukung kepada pasangan calon. Jangan harap bahwa mengambil sikap netral, tidak ikut aksi dukung mendukung  akan membuat posisi "aman". Stigma "tidak loyal" akan segera dilekatkan padanya. Pascapilkada terjadilah fenomena "tsunami birokrasi" itu. Dendam politik dari pemenang perang dilampiaskan dalam bentuk mutasi para pejabat struktural yang mendukung lawan politiknya. Beberapa diantaranya bahkan dicopot dari jabatannya (demosi) digantikan figur dari tim sukses dan pendukung si pemenang sebagai balas budi politik.

Kondisi birokrasi seperti itu tentu tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebuah ungkapan Latin tegas menyatakan: "penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan" (abusus non tollit usum). Bagaimanapun birokrasi pemerintah mengemban tiga fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Mengingat betapa strategisnya posisi mereka, netralitas birokrasi di semua lini  merupakan sebuah keniscayaan (conditio sine qua non).

Pendekatan politik yang terlalu kuat akan berakibat pada kurang optimalnya kualitas layanan masyarakat, serta akuntabilitas publik terabaikan. Kondisi seperti itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari sinilah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bermula dan berkembang biak.

Dalam perspektif Hegel, seorang birokrat harus mampu menempatkan diri sebagai agen penghubung antara kepentingan negara/daerah dan rakyat. Sebagai agen, posisi birokrat itu seperti wasit yang harus rasional dalam melihat dua kepentingan itu. Birokrasi harus mendahulukan kesejahteraan umum (bonum commune), sehingga tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik.

Telah banyak Undang-undang (UU) dan peraturan yang secara tegas mengatur netralitas birokrasi (baca: PNS) dalam kehidupan politik. Antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan masih banyak lagi lainnya.

Terkait pilkada, netralitas PNS harus dimaknai sebagai upaya menjaga jarak yang sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah dan latar belakang politiknya. Semua itu telah ditegaskan dalam pasal 79 ayat (4) dan pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004. Netralitas PNS dalam Pilkada juga ditegaskan dalam PP  Nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 4 butir (14) dan (15) yang melarang PNS memberikan segala bentuk dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Tidak perlu ada tsunami birokrasi pascapilkada di Jawa Tengah. Tidak perlu ada bagi-bagi jabatan sebagai bentuk balas budi para pendudung dengan "mengkotakkan" pejabat lama yang dinilai tidak punya andil dalam pemenangan pilkada. Jika semua ini dapat diwujudkan, maka kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjadi lebih sempurna. Sifat negarawan sejati akan melekat pada diri mereka.***

TOTO SUBANDRIYO

Artikel Lainnya

Oleh Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

KONTROVERSI tentang pemberian parsel kembali mencuat ke wacana publik beberapa hari menjelang lebaran lalu. Kontroversi seperti itu selalu terjadi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan larangan bagi pegawai negeri serta penyelenggara negara menerima/memberi parsel pada tahun 2004. Bupati Tegal Ki Enthus Susmono juga telah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal yang intinya melarang semua pegawai menerima parsel Lebaran.

Detail artikel »

Oleh Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

Sudah dapat dipastikan para pemudik lebaran yang melintas di jalur Pantura Jawa tahun ini akan tersiksa oleh kemacetan yang menggila. Pasalnya, menjelang H-10 lebaran, jembatan Comal yang berada di jalur mudik utama Pantura Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ambles tak dapat dilalui kendaraan. Diperkirakan H-3 lebaran jembatan tersebut baru bisa dibuka dan dilintasi kendaraan kecil.

Detail artikel »

Oleh : Toto Subandriyo *)

Bupati/Wakil Bupati Tegal terpilih Ki Enthus Susmono/Umi Azizah hampir setengah tahun dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah pada 8 Januari 2014. Sesuai amanat undang-undang, pasangan bupati/wakil bupati terpilih tersebut harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman dan arah pembagunan Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), dokumen RPJMD tersebut harus dibahas dalam forum Musrenbang, pembahasan dengan provinsi, serta pembahasan oleh DPRD Kabupaten Tegal.

Detail artikel »

Oleh Toto Subandriyo
Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Seekor katak dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air dingin. Secara perlahan air dalam kuali tersebut dipanaskan. Meski terlihat gelisah, katak tersebut tetap bertahan karena kemampuannya untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan. Namun, saat air mulai mendidih, katak tersebut tidak mampu lagi menyesuaikan diri, tubuhnya menggelepar dan akhirnya mati kepanasan.

Detail artikel »

Oleh : Alan Samsudin Septana *)

Dalam waktu dekat ini Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan tak berapa lama dilanjut dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dinamika politik jelang pemilu tentu saja memanas, partai politik, caleg serta capres dan cawapres saling berlomba untuk memikat hati para pemilih. Banyak cara dilakukan demi mendulang suara dalam pemilu, dengan kampanye terbuka, dengan kunjungan ke pasar-pasar dan pusat keramaian maupun melakukan aksi sosial.

Detail artikel »

Oleh : Alan Samsudin Septana. *)

Beberapa dekade lalu  mesin ketik manual menjadi salah satu primadona peralatan kantor, saat ini mesin ketik tersisihkan oleh komputer. Komputer, perangkat canggih yang tidak hanya digunakan untuk sekedar ketik-mengetik layaknya mesin ketik manual namun banyak lagi fungsi dari komputer yang dapat dimanfaatkan. Komputer digunakan hampir di semua bidang, kita dapat dengan mudah menemukan komputer di kantor-kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta, karena komputer memang sudah menjadi kebutuhan.

Detail artikel »

Oleh : Agung R Pamungkas *)

Pendahuluan

Akhir-akhir ini istilah "cloud computing" sedang menjadi topik yang hangat. Para penyedia layanan Teknologi Informasi berlomba-lomba menawarkan layanan cloud computing pada perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintah untuk migrasi dari komputasi manual menjadi komputasi awan (cloud computing). Banyak keuntungan - keuntungan cloud computing yang ditawarkan dari para provider untuk menarik minat. Namun konsumen sendiri perlu mengetahui dan memahami apa sebenarnya cloud computing tersebut, bagaimana operasionalnya.

Detail artikel »

Oleh : Agung R Pamungkas. *)

Pendahuluan

Berkembangnya kebutuhan akan pengelolaan informasi dan komunikasi melalui media dan data digital di dunia mendorong dan memaksa sektor pemerintahan untuk menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan baik pelayanan internal maupun pelayanan publik. Banyak kepala daerah kurang menyadari pentingnya penerapan Teknologi Informasi dalam pemerintahan karena dipandang bukan merupakan salah satu pilar pembangunan daerah dan menjadi prioritas ke-sekian dibandingkan dengan isu kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ekonomi masyarakat. sedangkan anggaran yang harus disiapkan untuk membangun suatu e-government tidaklah sedikit dan tidak boleh tanggung sebab ini akan berdampak pada quality of service atau kualitas layanan dari Teknologi Informasi itu sendiri.

Detail artikel »

Oleh Toto Subandriyo

Perayaan Idul Fitri atau lebaran tahun 2013/1434 Hijriah ini sudah dipastikan tidak akan berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Denyut nadi aktifitas sosial ekonomi masyarakat telah terpompa keras begitu bulan Ramadhan tiba. Mobilitas manusia dan barang menjadi sangat intens dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain.  Titik kulminasi dari kondisi ini akan terjadi saat hari kemenangan Idul Fitri tiba.

Detail artikel »

Oleh : Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2013 lalu seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya warga Kota Slawi, menerima khabar yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2013 ini Kota Slawi berhasil mempertahankan prestasi penghargaan Adipura yang telah diraih setahun lalu. Khabar gembira tersebut disampaikan melalui fax Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor: 3.6532/SES/LH/PPM'06/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Penghargaan Adipura Kencana dan Adipura.

Detail artikel »

 

1 2 3 4 next »

Harga Kebutuhan

Harga kebutuhan berdasarkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah :

Beras IR 64 ( kw premium ) : 8.500 / Kg
Beras IR 64 ( kw medium ) : 8.000 / Kg
Gula Pasir Kristal ( kw medium ) : 9.500 / Kg
Minyak Goreng (Bimoli Botol) 1 liter : 14.500 / Liter
Minyak Goreng Curah ( tanpa Merk ) : 16.000 / Kg

Daftar Harga lengkap...

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal
Update : Kamis, 23 Oktober 2014