♣   SMSLaporBupati di 085.6000.8070.9  ♣  
Home | Artikel | Tsunami Birokrasi Pascapilkada
2013-06-10 01:03:46

Oleh  Toto Subandriyo

Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

Kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah beberapa hari lalu tidak saja melegakan kalangan birokrasi pemerintah provinsi, tetapi juga birokrasi pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah. Bukan rahasia lagi bahwa selama prosesi pilgub, internal birokrasi terjadi perpecahan. Terjadi sekte-sekte dalam birokrasi, bukan saja di lingkup pemerintahan provinsi, tetapi juga menyebar ke kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Secara kasat mata birokrasi pemerintah terjebak dalam aksi dukung mendukung pasangan calon. Sebagian mendukung pasangan calon petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, sebagian mendukung pasangan sekretaris daerah Hadi Prabowo-Don Murdono, serta sebagian lagi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekte-sekte ini langsung memanaskan suhu politik begitu kedua pasangan tersebut memproklamirkan diri maju dalam Pilkada.

Merasa lega karena yang tampil sebagai pemenang bukan salah satu dari pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo atau pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono. Kalau pemenangnya salah satu dari pasangan ini, sudah dapat dipastikan pascapilgub akan terjadi peristiwa tsunami birokrasi. Mutasi besar-besaran akan menimpa birokrat pendukung lawan calon gubernur yang menjadi pemenang.

 Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja. Kita telah sering menyaksikan dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat tidak netralnya birokrasi dalam Pilkada. Mulai dari gugatan terhadap keabsahan hasil pilkada, hingga terjadinya peristiwa tsunami birokrasi. Peristiwa tsunami birokrasi merupakan pelampiasan dendam politik dari pasangan calon kepala daerah yang memenangkan peperangan.

Tanpa antisipasi yang memadai, penulis yakin peristiwa seperti ini boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es yang akan banyak terjadi di kemudian hari seiring maraknya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, meski era reformasi di negeri ini telah berlangsung lebih dari lima belas tahun, namun praktik politisasi birokrasi sepertinya tak pernah surut.

Simalakama

Bagi kebanyakan pejabat di daerah, prosesi pilkada bukan lagi merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah, namun lebih dari itu pilkada juga merupakan penentu kelangsungan jabatan dan karirnya. Seorang teman yang kebetulan menjabat kepala dinas di sebuah kabupaten pernah berkisah bahwa ia tidak dapat tidur saat pilkada di daerahnya diikuti oleh tiga pasang calon. Pasangan pertama adalah pasangan Bupati petahana (incumbent), pasangan kedua pasangan Wakil Bupati petahana, dan pasangan ketiga adalah pasangan Sekretaris Daerah.

Bagi seorang pejabat daerah, situasi seperti ini ibarat "makan buah simalakama", situasi yang serba tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, dalam setiap pilkada sekecil apapun intensitasnya selalu ada upaya untuk menggoyang netralitas birokrasi baik secara kasat mata maupun tersembunyi. Melalui berbagai modus, kemasan, dan cara, tangan-tangan kekuasaan berusaha menyeret birokrasi ke ranah  politik.

Akibatnya, birokrasi terjebak dalam aksi dukung mendukung kepada pasangan calon. Jangan harap bahwa mengambil sikap netral, tidak ikut aksi dukung mendukung  akan membuat posisi "aman". Stigma "tidak loyal" akan segera dilekatkan padanya. Pascapilkada terjadilah fenomena "tsunami birokrasi" itu. Dendam politik dari pemenang perang dilampiaskan dalam bentuk mutasi para pejabat struktural yang mendukung lawan politiknya. Beberapa diantaranya bahkan dicopot dari jabatannya (demosi) digantikan figur dari tim sukses dan pendukung si pemenang sebagai balas budi politik.

Kondisi birokrasi seperti itu tentu tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebuah ungkapan Latin tegas menyatakan: "penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan" (abusus non tollit usum). Bagaimanapun birokrasi pemerintah mengemban tiga fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Mengingat betapa strategisnya posisi mereka, netralitas birokrasi di semua lini  merupakan sebuah keniscayaan (conditio sine qua non).

Pendekatan politik yang terlalu kuat akan berakibat pada kurang optimalnya kualitas layanan masyarakat, serta akuntabilitas publik terabaikan. Kondisi seperti itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari sinilah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bermula dan berkembang biak.

Dalam perspektif Hegel, seorang birokrat harus mampu menempatkan diri sebagai agen penghubung antara kepentingan negara/daerah dan rakyat. Sebagai agen, posisi birokrat itu seperti wasit yang harus rasional dalam melihat dua kepentingan itu. Birokrasi harus mendahulukan kesejahteraan umum (bonum commune), sehingga tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik.

Telah banyak Undang-undang (UU) dan peraturan yang secara tegas mengatur netralitas birokrasi (baca: PNS) dalam kehidupan politik. Antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan masih banyak lagi lainnya.

Terkait pilkada, netralitas PNS harus dimaknai sebagai upaya menjaga jarak yang sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah dan latar belakang politiknya. Semua itu telah ditegaskan dalam pasal 79 ayat (4) dan pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004. Netralitas PNS dalam Pilkada juga ditegaskan dalam PP  Nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 4 butir (14) dan (15) yang melarang PNS memberikan segala bentuk dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Tidak perlu ada tsunami birokrasi pascapilkada di Jawa Tengah. Tidak perlu ada bagi-bagi jabatan sebagai bentuk balas budi para pendudung dengan "mengkotakkan" pejabat lama yang dinilai tidak punya andil dalam pemenangan pilkada. Jika semua ini dapat diwujudkan, maka kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjadi lebih sempurna. Sifat negarawan sejati akan melekat pada diri mereka.***

TOTO SUBANDRIYO

Artikel Lainnya

Oleh   Toto Subandriyo
Pengamat Sosial dan Ekonomi Lulusan IPB dan Pascasarjana UNSOED

Saatnya bangsa ini berziarah kepada hati nurani agar mampu memahami bahasa alam yang selama beberapa waktu terakhir terasa sulit dipahami. Kearifan lokal (local wisdom) berupa aturan waktu musim (masyarakat Jawa/Sunda menyebut "Pranata Mangsa", masyarakat Bali menyebut "Kerta Masa") yang dipegang teguh selama berabad-abad, kini telah menjadi sesuatu yang sangat asing.

Detail artikel »

Oleh  Toto Subandriyo
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP)

Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi peternak dan nelayan  diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pada asuransi. Asuransi kepada peternak (juga kepada para petani padi) merupakan amanah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sedangkan program Asuransi Nelayan merupakan amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Detail artikel »

Oleh  Toto Subandriyo
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal

Untuk melindungi ekosistem dan kelestarian sumberdaya laut dan guna mewujudkan system perikanan yang berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015. Permen tersebut mengatur tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, atau lebih dikenal dengan Permen Larangan Cantrang.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas, S.Kom *)

Semakin berkembangnya teknologi robotika di dunia ini semakin mendorong para ilmuwan untuk menelti dan mengembangkan teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. salah satunya adalah denga pengembangan BCI. BCI adalah suatu antar muka yang menghubungkan antara sinyal - sinyal otak manusia dengan mesin dimana sinyal otak ditangkap oleh sensor yang kemudian dikonversi menjadi sinyal - sinyal listrik yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti mengontrol robot mekanis sehingga merupakan bukan suatu kemustahilan untuk membuat organ bantu bionik pada diri manusia.

Detail artikel »

Oleh : Alan Samsudin Septana *)

Surabaya berjuluk "Kota Pahlawan" merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 326 km2  dan berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa. Dari sisi anggaran Pemerintah Kota Surabaya mengelola anggaran sekitar 7 trilliun rupiah. Dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kota Surabaya juga merupakan salah satu  kota yang penerapan e-Government nya sangat baik, yaitu pemanfaatan TIK di hampir semua lini tata kelola pemerintahan.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

Berabad-abad yang lalu tentu dunia sudah mengenal obat-obatan, entah dari produk herbal, tanaman atau obat dari bahan kimia. Pengobatan tradisional sampai pengobatan medis tentu tidak luput dari kehadiran obat sebagai penawar penyakit. Namun apa yang terjadi jika obat-obat yang kita konsumsi itu telah kadaluarsa, alih-alih mendapat manfaat dari obat yang kita konsumsi, tetapi malah mendapatkan sejumlah bahaya efek samping dari obat yang telah kadaluarsa.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

Kejadian penyakit saat ini tentu tidak mengenal tua, muda, remaja, dewasa. Gaya hidup yang cenderung mengabaikan kesehatan dan semau gue, justru mengakibatan dampak buruk terhadap kesehatan kita, gaya hidup yang sering mengabaikan  4 sehat 5 sempurna, sering mengkonsumsi makanan junk food, gorengan, sea food yang tnpa kontrol atau makanan siap saji lainnya yang lebih memilih praktis daripada kandungan nutrisinya. Gaya hidup modern dan rutinitas kesibukan tidak bisa dijauhkan dari faktor penyebab meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan junk food. Dampak kesehatan yang akan menjadi impact terakhir dari gaya hidup tidak sehat yang tentunya jika dikaji lebih dalam sangat merugikan perekonomian keluarga, bangsa, negara.

Detail artikel »

Oleh : Agung R. Pamungkas, S.Kom *)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan daerah, perlu adanya pengawasan sebagai kontrol dari program - program yang dilaksanakan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan seyogyanya tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga - lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum, justru kontrol dari masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan tata pemerintahan. Hal ini sudah disadari oleh para pemangku kebijakan di dalam Pemerintah Kabupaten Tegal dan merumuskan kebijakan - kebijakan dalam menampung aspirasi, opini dan aduan masyarakat dalam upaya terlaksananya "Controlling" yang salah satunya adalah suatu sistem SMS Gateway terpadu yang diberi nama SMS LaporBup.

Detail artikel »

Oleh : Puput Dewi A., S.STPar

Sebagai negara maritim dengan wilayah pesisir yang sangat luas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial seperti ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang dan biota perairan yang memberikan keuntungan apabila dimanfaatkan dengan optimal dan lestari. Selain itu dengan panjang garis pantai yang tinggi negara Indonesia juga memiliki potensi pengembangan kawasan pantai. Berbagai sektor pembangunan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan wilayah tersebut, sehingga memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian negara. Salah satu sektor yang dapat dikembangkan adalah kawasan ekowisata bahari.

Detail artikel »

Oleh : Patriawati Narendra, SKM *)

Anda pasti sudah mengetahui tentang program jaminan kesehatan yang telah digulirkan oleh pemerintah  dan bagaimana mekanisme kebijakan pemerintah terhadap implementasi program jaminan kesehatan dilapangan, itulah cuplikan kecil dari contoh politik kesehatan. Sebelum mengupas pengertian politik kesehatan, perlu sekali memahami terlebih dahulu pengertian dari politik itu sendiri, agar nantinya dalam memahami politik kesehatan secara kompleks tidak mengalami kesalahan pemahaman sehingga akan mengaburkan pemahaman dari politik kesehatan itu sendiri.

Detail artikel »

 

1 2 3 4 5 6 next »

Harga Kebutuhan

Harga kebutuhan berdasarkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah :

Beras IR 64 ( kw premium ) : 9.500 / Kg
Beras IR 64 ( kw medium ) : 9.000 / Kg
Gula Pasir Kristal ( kw medium ) : 12.700 / Kg
Minyak Goreng Curah (tanpa merek) : 24.350 / Liter
Minyak Goreng merk Bimoli (botol) : 14.000 / Liter

Daftar Harga lengkap...

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tegal
Update : Senin, 05 Desember 2016